Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit begitu sering dikutip dalam pidato, buku pelajaran, hingga baliho instansi negara, tetapi ironi muncul ketika ditanya dari mana tepatnya kalimat itu berasal, siapa yang menuliskannya, dan untuk tujuan apa ia diciptakan. Banyak orang hanya mengenal frasa ini sebagai semboyan negara, tanpa menyadari bahwa akarnya tertanam dalam karya sastra keagamaan era Majapahit yang sarat pergulatan politik, spiritual, dan kultural.
Di balik kalimat yang tampak sederhana itu tersimpan perdebatan tentang hubungan agama, kekuasaan, dan identitas Nusantara. Menelusuri Bhinneka Tunggal Ika Majapahit berarti masuk ke ruang waktu abad ke 14, ketika kerajaan di tepian Brantas itu berusaha merajut persatuan di tengah keragaman sekte dan kerajaan bawahan yang tak selalu patuh.
> “Kalimat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, tetapi jejak cara berpikir para pujangga Jawa kuno tentang bagaimana hidup bersama tanpa harus sama.”
Jejak Awal Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dalam Kakawin
Sebelum menjadi semboyan resmi Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit hidup sebagai bagian dari teks sastra religius dalam bahasa Jawa Kuno. Sumber utamanya bukan prasasti batu atau piagam resmi kerajaan, melainkan sebuah kakawin yang mengisahkan dewa, raja, dan peperangan suci.
Kakawin ini ditulis dengan aksara dan bahasa yang kini hanya dikuasai segelintir ahli. Ia terselip di antara ratusan naskah yang tersebar di perpustakaan Eropa dan Nusantara, baru mendapatkan perhatian serius ketika para filolog Belanda dan Indonesia mulai menyalin dan menerjemahkannya pada abad ke 19 dan 20.
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dalam Kakawin Sutasoma
Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit tercatat secara jelas dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular. Kakawin ini diperkirakan disusun pada masa keemasan Majapahit, sekitar abad ke 14, ketika pengaruh kerajaan meluas hingga ke berbagai wilayah Nusantara.
Dalam salah satu baitnya, tertulis kalimat yang kemudian terkenal
“Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”
Secara umum, baris ini sering diterjemahkan sebagai berbeda beda tetapi tetap satu jua, tiada dharma yang mendua. Namun makna aslinya jauh lebih bernuansa, terutama jika melihat konteks keseluruhan kakawin yang membahas hubungan antara Buddha dan Siwa.
Nama Mpu Tantular sendiri menarik. Istilah tantular kerap dimaknai sebagai tidak goyah oleh pengaruh, mencerminkan sosok pujangga yang berusaha teguh di tengah perbedaan pandangan keagamaan. Di tangan Mpu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bukan sekadar ajakan damai, melainkan pernyataan filosofis bahwa kebenaran tertinggi tidak dapat dipecah belah oleh sekat sekat sekte.
Latar Politik dan Keagamaan Majapahit saat Ungkapan Itu Lahir
Konteks kelahiran Bhinneka Tunggal Ika Majapahit tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan keagamaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri di atas jaringan kekuasaan yang luas, dengan wilayah bawahan yang memiliki tradisi, bahasa, dan keyakinan berbeda.
Di tingkat elite, Majapahit mengenal sinkretisme Siwa Buddha. Para raja dan bangsawan kerap menjalankan praktik keagamaan yang memadukan unsur Hindu dan Buddha. Di sisi lain, di tingkat rakyat dan daerah, tradisi lokal dan kepercayaan animistik tetap hidup berdampingan.
Kondisi ini berpotensi melahirkan ketegangan. Di tengah situasi demikian, teks seperti Kakawin Sutasoma dapat dibaca sebagai upaya ideologis untuk merumuskan dasar kesatuan spiritual dan politik. Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi semacam rumusan halus bahwa perbedaan aliran dan sekte tidak boleh memecah kesatuan dharma dan kerajaan.
Mengurai Makna Filosofis Bhinneka Tunggal Ika Majapahit
Bila hari ini Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dipahami secara umum sebagai semboyan persatuan, di masa Majapahit ia mengandung muatan filosofis yang lebih spesifik. Untuk memahaminya, kita perlu mengurai kata per kata dalam bahasa Jawa Kuno dan menempatkannya dalam tradisi pemikiran Hindu Buddha di Jawa.
Kakawin Sutasoma bukan hanya teks sastra, melainkan juga teks ajaran. Melalui kisah tokoh Sutasoma, Mpu Tantular menyelipkan pandangan tentang ketuhanan, moralitas, dan hubungan antarsekte. Dari sinilah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit mendapatkan kedalaman maknanya.
Penjelasan Kata per Kata Frasa Bhinneka Tunggal Ika Majapahit
Dalam bahasa Jawa Kuno, frasa Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa dapat diurai sebagai berikut
Bhinneka berarti berbeda, beraneka, tidak seragam
Tunggal berarti satu, kesatuan
Ika berarti itu, tersebut
Tan hana berarti tidak ada
Dharma berarti kebenaran, hukum kosmis, ajaran yang benar
Mangrwa berarti ganda, mendua, bersifat dua
Jika dirangkai, makna harfiahnya mendekati demikian
Beraneka itu satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua
Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bukan sekadar pernyataan sosial politik, tetapi juga teologis. Ia menyatakan bahwa meski tampak banyak aliran dan bentuk pengabdian, hakikat dharma tetap satu, tidak terpecah.
> “Kalimat tan hana dharma mangrwa adalah inti yang sering terlupakan. Di sana tersimpan pesan bahwa perbedaan wujud ibadah tidak mengubah satu sumber kebenaran yang sama.”
Hubungan Siwa Buddha dalam Bhinneka Tunggal Ika Majapahit
Salah satu bagian penting Kakawin Sutasoma menjelaskan bahwa sesungguhnya Buddha dan Siwa adalah satu. Perbedaan hanya tampak di permukaan, sementara hakikat tertinggi keduanya sama.
Dalam bait bait tersebut, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit berfungsi sebagai argumen puitis untuk meredakan persaingan antara penganut Buddha dan Siwa. Mpu Tantular seolah berkata bahwa mempersoalkan perbedaan bentuk pemujaan adalah keliru, karena kebenaran sejati tidak terbagi dua.
Pandangan ini sejalan dengan praktik sinkretisme di Majapahit, di mana raja bisa dipuja sebagai penjelmaan sekaligus dewa Siwa dan Buddha. Di beberapa candi, arca arca menggambarkan perpaduan ikonografi dua tradisi ini, memperlihatkan bahwa di tingkat simbolik, penyatuan itu benar benar dijalankan.
Perjalanan Naskah Sutasoma dan Pelacakan Akademis
Meski Bhinneka Tunggal Ika Majapahit lahir di abad ke 14, teks yang memuatnya justru baru dikenal luas setelah melalui perjalanan panjang naskah dan penelitian filologis. Tanpa kerja para penyalin naskah di Bali dan para ahli di abad modern, mungkin semboyan negara Indonesia akan berbeda hari ini.
Kisah bagaimana Sutasoma bertahan dari masa ke masa membuka mata bahwa warisan Majapahit bukan hanya candi batu, tetapi juga teks yang rapuh di atas daun lontar.
Pelestarian Naskah di Bali dan Penemuan Modern
Setelah Majapahit runtuh, banyak tradisi sastra Jawa Kuno berpindah dan bertahan di Bali. Di pulau inilah naskah naskah kakawin disalin ulang berabad abad lamanya, termasuk Kakawin Sutasoma yang memuat Bhinneka Tunggal Ika Majapahit.
Pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, para peneliti Belanda dan kemudian Indonesia mulai mengumpulkan, memotret, dan menyalin naskah naskah lontar ini. Teks Sutasoma kemudian disusun kembali, diterjemahkan, dan dikaji, membuka jalan bagi pengenalan lebih luas terhadap isi dan konteksnya.
Dalam proses inilah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menarik perhatian. Ungkapan ini kemudian diangkat ke permukaan, tidak lagi hanya menjadi bagian dari tradisi sastra Bali dan Jawa Kuno, tetapi memasuki wacana kebangsaan modern.
Peran Filolog dan Sejarawan dalam Menghidupkan Kembali Semboyan
Filolog berperan penting dalam menghidupkan kembali Bhinneka Tunggal Ika Majapahit. Mereka menelusuri varian naskah, membandingkan, dan menyusun edisi kritis untuk mendapatkan bentuk teks yang paling mendekati aslinya. Dari kerja teliti inilah kita bisa membaca ulang Kakawin Sutasoma secara utuh.
Sejarawan kemudian menempatkan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dalam konteks perkembangan gagasan persatuan di Nusantara. Mereka menunjukkan bahwa gagasan hidup bersama dalam perbedaan bukan produk abad 20 semata, melainkan memiliki akar panjang yang dapat dilacak hingga Majapahit dan bahkan sebelumnya.
Pemikiran pemikiran tersebut lalu masuk ke ruang diskusi para pendiri bangsa pada abad ke 20. Di sinilah Bhinneka Tunggal Ika Majapahit mulai dipertimbangkan bukan hanya sebagai warisan sastra, tetapi juga sebagai landasan simbolik bagi negara baru yang akan lahir.
Transformasi Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi Semboyan Negara
Perjalanan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dari bait kakawin ke lambang negara merupakan salah satu contoh menarik bagaimana warisan klasik diadaptasi untuk kebutuhan politik modern. Proses ini tidak terjadi seketika, tetapi melalui serangkaian perdebatan, perumusan identitas nasional, dan pencarian simbol yang dapat mewakili seluruh Nusantara.
Pada masa pergerakan nasional, para tokoh pergerakan mulai mencari rujukan sejarah yang bisa mengikat beragam suku dan daerah dalam satu ikatan kebangsaan. Majapahit sering dijadikan referensi karena pernah mempersatukan banyak wilayah di Nusantara, dan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi salah satu ungkapan yang dianggap relevan.
Dari Kakawin ke Pancasila dan Garuda
Setelah Proklamasi 1945, Indonesia membutuhkan lambang negara yang merepresentasikan semangat persatuan dan kedaulatan. Dalam proses perancangan lambang Garuda Pancasila, para perumus memilih Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dicantumkan pada pita yang dicengkeram Garuda.
Pemilihan ini bukan kebetulan. Gagasan persatuan dalam perbedaan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dianggap sejalan dengan semangat Pancasila, terutama sila ketiga persatuan Indonesia. Selain itu, rujukan pada Majapahit memberikan legitimasi historis bahwa gagasan kebangsaan Indonesia memiliki akar panjang, bukan sekadar meniru konsep negara bangsa Eropa.
Menariknya, dalam konteks negara modern, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit mengalami pergeseran makna. Jika dahulu terutama merujuk pada hubungan antara Siwa dan Buddha, kini ia meluas menjadi simbol kerukunan antaragama, antarsuku, dan antarbudaya di seluruh Indonesia.
Pergeseran Tafsir dari Religius ke Kebangsaan
Dalam Kakawin Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit berfungsi sebagai pernyataan teologis bahwa tidak ada dharma yang mendua. Namun dalam konteks negara Indonesia, penekanan bergeser pada aspek sosial politik perbedaan dalam kesatuan.
Tafsiran baru ini memaknai bhinneka sebagai keragaman etnis, bahasa, adat, dan keyakinan di Nusantara, sementara tunggal ika sebagai persatuan dalam bingkai negara kesatuan. Frasa tan hana dharma mangrwa jarang disertakan, sehingga dimensi filosofis aslinya kurang dikenal masyarakat luas.
Meski demikian, hubungan antara tafsir lama dan baru tetap dapat dilihat. Keduanya berbagi keyakinan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan, dan bahwa ada satu ikatan yang menjembatani keragaman, entah itu dharma di masa Majapahit atau konstitusi dan Pancasila di masa kini.
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dalam Cermin Budaya Sehari hari
Di luar ranah politik dan pendidikan formal, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit juga hadir dalam kehidupan budaya sehari hari. Ia muncul di dinding sekolah, ruang kantor, hingga mural jalanan, seringkali berdampingan dengan gambar Garuda Pancasila dan tokoh tokoh nasional.
Namun kehadiran visual ini tidak selalu diiringi pemahaman mendalam. Banyak yang menghafal tanpa merenungkan bagaimana semboyan itu lahir dari pergulatan pemikiran dan realitas sosial yang rumit di masa Majapahit.
Penggunaan di Sekolah, Kantor, dan Ruang Publik
Di sekolah, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit diajarkan sejak dini sebagai semboyan negara. Murid murid diminta menghafal arti berbeda beda tetapi tetap satu jua. Di buku pelajaran sejarah, sering disertakan penjelasan singkat bahwa semboyan ini berasal dari Kakawin Sutasoma.
Di kantor pemerintahan, semboyan ini terpampang di dinding bersama lambang negara. Dalam berbagai acara resmi, ia kerap dikutip sebagai pengingat pentingnya persatuan. Di ruang publik, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit muncul dalam poster kampanye toleransi, iklan layanan masyarakat, dan karya seni urban.
Meski demikian, penjelasan tentang asal usul dan konteks Majapahit sering kali sangat ringkas. Nama Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma, dan hubungan Siwa Buddha tidak selalu disebut, sehingga lapisan historis dan filosofisnya tertutup oleh pemaknaan yang lebih umum.
Jarak antara Semboyan dan Realitas Sosial
Penggunaan luas Bhinneka Tunggal Ika Majapahit sering berhadapan dengan realitas sosial yang tidak selalu seindah semboyan. Ketegangan antar kelompok, intoleransi, dan diskriminasi masih terjadi di berbagai daerah. Dalam situasi seperti itu, semboyan ini bisa terdengar seperti ideal yang jauh dari kenyataan.
Justru di sini menarik untuk kembali melihat bagaimana Majapahit menghadapi keragaman. Mereka tidak hidup dalam harmoni sempurna, ada juga konflik dan perebutan kekuasaan. Namun melalui teks seperti Kakawin Sutasoma, tampak ada upaya sadar untuk merumuskan filosofi penyatuan di tengah perbedaan.
Menghadirkan kembali akar Bhinneka Tunggal Ika Majapahit ke ruang publik dapat membantu mengubah semboyan dari sekadar hafalan menjadi ajakan refleksi. Bahwa persatuan bukan keadaan yang otomatis terjadi, melainkan hasil dari pergulatan intelektual, spiritual, dan politik yang panjang.
Majapahit, Identitas Nusantara, dan Penafsiran Ulang
Ketika Indonesia modern mengadopsi Bhinneka Tunggal Ika Majapahit, secara implisit juga mengadopsi sebagian warisan Majapahit sebagai salah satu rujukan identitas. Namun hubungan ini tidak sesederhana mengklaim diri sebagai pewaris langsung, mengingat jarak waktu, perubahan agama mayoritas, dan pergeseran struktur sosial.
Di sinilah pentingnya penafsiran ulang. Bhinneka Tunggal Ika Majapahit perlu dibaca kembali bukan sebagai romantisasi masa lalu, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana masyarakat Nusantara sejak lama bergumul dengan keragaman.
Majapahit sebagai Rujukan, Bukan Satu satunya Sumber
Majapahit sering diangkat sebagai simbol kejayaan dan persatuan Nusantara. Namun perlu diingat bahwa sebelum dan sesudah Majapahit, ada banyak entitas politik dan budaya lain yang turut membentuk wajah Indonesia. Sriwijaya, kerajaan kerajaan Islam pesisir, dan komunitas komunitas lokal memiliki kontribusi sendiri.
Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dapat dilihat sebagai salah satu suara di antara banyak suara sejarah. Ia penting karena terdokumentasi dengan baik dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan simbol negara, tetapi bukan satu satunya sumber gagasan persatuan.
Membaca Bhinneka Tunggal Ika Majapahit secara kritis berarti juga membuka ruang untuk menemukan ungkapan dan praktik serupa di tradisi lain. Dengan begitu, persatuan tidak digantungkan pada satu kerajaan masa lalu, melainkan pada kesadaran bahwa berbagai komunitas di Nusantara sejak lama telah mengembangkan cara cara sendiri untuk hidup berdampingan.
Penafsiran Kekinian atas Ungkapan Klasik
Dalam situasi Indonesia hari ini, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menghadapi tantangan baru. Keragaman tidak hanya menyangkut agama dan suku, tetapi juga pandangan politik, gaya hidup, dan ekspresi budaya yang terus berubah. Media sosial mempercepat pertukaran sekaligus memperuncing perbedaan.
Di tengah dinamika ini, penafsiran ulang atas Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi relevan. Ia dapat dibaca bukan hanya sebagai ajakan toleransi pasif, tetapi juga sebagai dorongan untuk aktif membangun ruang perjumpaan dan dialog.
Kembali ke akar Sutasoma, gagasan bahwa tidak ada dharma yang mendua dapat diterjemahkan sebagai keyakinan bahwa di balik perbedaan pandangan, ada nilai nilai dasar kemanusiaan yang dapat menjadi titik temu. Tugas generasi kini adalah menerjemahkan nilai itu ke dalam kebijakan, pendidikan, dan budaya yang nyata, bukan berhenti pada slogan.
Menyibak Lapisan yang Jarang Diungkap dari Bhinneka Tunggal Ika Majapahit
Selama ini, pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika Majapahit sering berhenti pada kalimat berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, artinya berbeda beda tetapi tetap satu jua. Padahal di balik kalimat ringkas itu, terdapat sejumlah lapisan yang jarang disentuh dalam diskusi populer.
Menggali lapisan lapisan ini membantu kita melihat bahwa semboyan negara bukan produk ruang hampa, melainkan hasil pertemuan antara tradisi sastra, politik kerajaan, dan pergulatan teologi.
Dimensi Sastra dan Spiritualitas yang Terlupakan
Kakawin Sutasoma bukan teks politik dalam arti modern. Ia adalah karya sastra religius yang penuh simbol, metafora, dan ajaran moral. Tokoh Sutasoma digambarkan sebagai sosok yang menolak kekerasan, mengutamakan welas asih, dan berusaha menyelamatkan semua makhluk.
Dalam konteks itu, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit adalah bagian dari ajaran spiritual tentang bagaimana melihat perbedaan tanpa kehilangan belas kasih. Ketika semboyan ini dipindahkan ke ranah negara, dimensi spiritualnya sering tereduksi menjadi sekadar prinsip administrasi keragaman.
Jika dimensi sastra dan spiritual ini dihidupkan kembali, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dapat menjadi sumber inspirasi yang lebih kaya. Ia tidak hanya mengatur hubungan antar kelompok, tetapi juga menantang individu untuk mengolah cara pandang terhadap mereka yang berbeda.
Pertanyaan tentang Kekuasaan dan Legitimasi
Lapisan lain yang jarang diungkap adalah hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dan legitimasi kekuasaan. Di masa Majapahit, gagasan bahwa Siwa dan Buddha adalah satu, dan bahwa tidak ada dharma yang mendua, juga berfungsi untuk mengukuhkan posisi raja sebagai pemersatu berbagai sekte.
Dengan mempromosikan gagasan kesatuan dalam perbedaan, penguasa dapat mengurangi potensi konflik antar kelompok religius yang dapat mengancam stabilitas kerajaan. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bukan hanya ajaran idealis, tetapi juga alat politik yang cerdas.
Menyadari aspek ini penting agar kita tidak memandang semboyan secara naif. Setiap ajaran persatuan selalu berpotensi digunakan untuk tujuan mulia maupun untuk memperkuat kekuasaan. Tugas masyarakat adalah terus mengawasi bagaimana Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dipraktikkan, apakah benar benar untuk melindungi keragaman, atau hanya sebagai legitimasi simbolik tanpa tindakan nyata.
