Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit bukan sekadar catatan kecil dalam sejarah, melainkan cermin getir bagaimana konflik agama dan kepentingan politik dapat mengguncang batin seorang pujangga istana. Di balik bait bait Negarakertagama yang kerap dipuja sebagai karya agung, terselip jejak luka, rasa tersisih, dan pergulatan batin seorang abdi kerajaan yang menyaksikan Majapahit digerogoti oleh persaingan kekuasaan dan ketegangan keagamaan. Tokoh ini tidak hanya meninggalkan karya sastra, tetapi juga kisah tentang bagaimana seorang intelektual istana menjadi korban benturan keyakinan dan agenda politik yang saling bertubrukan.
Jejak Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit dalam Negarakertagama
Dalam tradisi sejarah Indonesia, nama Mpu Prapanca hampir selalu dilekatkan pada Negarakertagama. Namun, di balik pujian terhadap keagungan karya itu, sering terlupakan bahwa teks tersebut juga memuat jejak Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit yang halus namun terasa jika dibaca dengan cermat. Ia menulis pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ketika Majapahit berada di puncak kejayaan namun juga mulai diguncang gejolak di dalam tubuhnya sendiri.
Negarakertagama disusun bukan hanya sebagai pujaan kepada raja, tetapi juga sebagai dokumentasi perjalanan, susunan birokrasi, dan gambaran kehidupan keagamaan di Majapahit. Di sela sela pujian, terdapat bagian bagian yang memberi kesan bahwa sang pujangga menyaksikan perubahan yang tidak sepenuhnya ia setujui. Kesan itu terlihat dari cara ia menggambarkan tokoh tokoh religius, struktur kuil, hingga suasana batin para pendeta dan pejabat istana.
Banyak sejarawan berpendapat bahwa Mpu Prapanca adalah seorang pendeta Buddha, atau setidaknya sangat dekat dengan tradisi Buddha yang kala itu hidup berdampingan dengan Hindu Siwa. Dalam kondisi seperti itu, konflik agama tidak selalu tampak sebagai perang terbuka, melainkan sebagai persaingan pengaruh, perebutan patronase, dan penyingkiran halus di lingkungan istana. Di tengah dinamika inilah kekecewaan itu tumbuh, menyusup ke dalam pilihan kata, penekanan, dan keheningan yang sengaja ia biarkan di beberapa bagian teks.
Latar Belakang Majapahit dan Bayang Bayang Ketegangan Keagamaan
Majapahit sering dibayangkan sebagai kerajaan yang harmonis, di mana Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu menyederhanakan kenyataan. Di balik semboyan persatuan dan toleransi, terdapat kompetisi yang tajam antara kelompok keagamaan yang masing masing memiliki jaringan, murid, dan pelindung politik.
Struktur Majapahit sebagai kerajaan agraris maritim yang luas membuatnya bergantung pada loyalitas daerah dan tokoh tokoh lokal. Para pendeta, mpu, dan tokoh spiritual berperan bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai perantara antara pusat kekuasaan dan masyarakat. Dukungan kepada satu aliran keagamaan sering berarti penguatan posisi politik tertentu, sehingga setiap perubahan orientasi keagamaan di istana bisa memicu ketegangan.
Dalam suasana seperti ini, seorang pujangga seperti Mpu Prapanca tidak mungkin sepenuhnya netral. Ia hidup dari patronase istana, tetapi sekaligus memiliki komitmen spiritual dan intelektual. Ketika Mahayana dan Siwaisme saling berkelindan, serta mulai muncul pengaruh aliran keagamaan lain dari luar Jawa, tekanan untuk menyesuaikan diri, berpihak, atau diam menjadi beban tersendiri bagi para intelektual istana.
Konflik agama di Majapahit bukan hanya soal ritus dan ajaran, tetapi juga soal siapa yang berhak dekat dengan raja, siapa yang mengelola tanah wakaf, siapa yang mendapat kehormatan dalam upacara, dan siapa yang pelan pelan disingkirkan dari lingkaran kekuasaan. Di titik inilah kekecewaan menjadi pengalaman yang sangat manusiawi, terutama bagi mereka yang merasa nilai nilai yang mereka pegang mulai terdesak oleh kalkulasi politik.
Posisi Mpu Prapanca di Lingkar Istana dan Beban Loyalitas Ganda
Sebagai penulis Negarakertagama, Mpu Prapanca menempati posisi istimewa. Ia bukan rakyat biasa, melainkan bagian dari struktur birokrasi religius kerajaan. Ia memiliki akses ke perjalanan raja, ritual keagamaan, dan informasi tentang susunan pejabat di pusat maupun daerah. Posisi ini memberinya pandangan luas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Majapahit.
Namun, posisi istimewa ini juga membawa beban. Di satu sisi, ia terikat kewajiban untuk memuliakan raja dan mengukuhkan wibawa Majapahit. Di sisi lain, ia adalah manusia dengan keyakinan spiritual dan pandangan moral sendiri. Ketika kebijakan atau situasi di istana tidak sejalan dengan nilai yang ia pegang, ia dihadapkan pada pilihan sulit antara kejujuran batin dan loyalitas politik.
Banyak pembacaan modern terhadap Negarakertagama melihat adanya ketegangan batin ini. Penekanan berulang pada kebesaran raja dan keagungan tatanan sering terasa berlebihan, seolah menjadi kompensasi untuk sesuatu yang tengah retak di balik layar. Dalam beberapa bagian, terutama ketika menyebut tokoh tokoh religius tertentu yang tidak lagi menonjol, terasa nuansa kehilangan yang tidak diucapkan secara gamblang.
“Dalam setiap pujian yang terlalu sempurna, selalu ada bayangan kegelisahan yang berusaha ditutupi oleh kata kata indah.”
Loyalitas ganda Mpu Prapanca, kepada raja dan kepada keyakinan spiritualnya, menjadikannya saksi sekaligus korban dari konflik agama yang merambat pelan ke jantung kekuasaan. Ia tidak terseret dalam perang terbuka, tetapi merasakan tekanan halus yang memaksanya menulis dengan cara yang aman, namun tetap menyelipkan isyarat bagi pembaca yang peka.
Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit dan Perubahan Orientasi Keagamaan
Salah satu sumber utama Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit adalah perubahan orientasi keagamaan yang terjadi secara bertahap. Majapahit dikenal dengan sinkretisme Siwa Buddha, tetapi sinkretisme ini tidak selalu berarti keseimbangan yang sempurna. Ada masa ketika salah satu aliran lebih dominan, dan masa lain ketika posisi itu bergeser.
Dalam beberapa bagian Negarakertagama, tampak betapa pentingnya peran vihara, pendeta Buddha, dan ritual tertentu. Namun, pembacaan yang cermat menunjukkan bahwa beberapa lembaga keagamaan yang dahulu berpengaruh mulai memudar. Perubahan ini bisa terjadi karena wafatnya pelindung politik, pergantian pejabat istana, atau keputusan strategis untuk mendekat ke kelompok lain yang dianggap lebih menguntungkan bagi stabilitas kekuasaan.
Bagi seorang pujangga yang tumbuh dalam tradisi tertentu, melihat gurunya, alirannya, atau lembaganya perlahan tersisih tentu melahirkan rasa kecewa. Namun, sebagai abdi istana, ia tidak dapat menulis protes terbuka. Yang bisa ia lakukan adalah memberi penekanan pada masa masa keemasan yang ia saksikan, seolah ingin mengabadikan sesuatu yang ia tahu sedang meredup.
Perubahan orientasi keagamaan ini juga tercermin dalam cara Majapahit memandang wilayah taklukan, terutama daerah yang memiliki tradisi religius berbeda. Pilihan untuk menonjolkan satu bentuk ritus dalam upacara kenegaraan, misalnya, adalah sinyal politik yang jelas. Di titik ini, agama menjadi bahasa kekuasaan, dan mereka yang berada di luar arus utama perlahan merasa terasing di negeri sendiri.
Ketegangan antara Hindu Siwa dan Buddha di Majapahit
Walau sering dirayakan sebagai contoh toleransi, hubungan antara Hindu Siwa dan Buddha di Majapahit juga mengandung ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Keduanya berbagi ruang dalam ritual kenegaraan, candi, dan struktur sosial, tetapi juga bersaing dalam hal pengaruh, jumlah pengikut, dan kedekatan dengan raja.
Mpu Prapanca yang dekat dengan tradisi Buddha menghadapi realitas bahwa posisi alirannya tidak selalu kuat. Dalam beberapa periode, dukungan istana lebih condong pada kelompok Siwa, terutama karena jaringan pendeta Siwa yang kuat di Jawa Timur dan keterkaitannya dengan tradisi politik sebelumnya. Keadaan ini membuat para tokoh Buddha harus bernegosiasi untuk mempertahankan ruang pengaruh, baik di kota pusat maupun di daerah.
Konflik agama di sini bukan dalam bentuk serangan fisik, tetapi dalam bentuk penataan ulang hierarki kehormatan. Siapa yang memimpin upacara, siapa yang mendapat hak mengelola tanah suci, siapa yang dipanggil raja untuk meminta restu sebelum perang atau perjalanan, semuanya menjadi indikator posisi masing masing agama. Ketika satu kelompok mulai lebih sering diabaikan, rasa kecewa pun menguat.
Bagi Mpu Prapanca, ketegangan ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi pengalaman hidup. Ia menyaksikan bagaimana perbedaan tafsir, ritus, dan jaringan patronase bisa mengubah wajah istana. Ia mungkin masih bisa menulis pujian kepada raja, tetapi di balik itu ada kesadaran bahwa harmoni yang didengungkan tidak selalu seindah yang tampak di permukaan.
Peran Politik Agama dan Lahirnya Korban Tak Kasatmata
Agama di Majapahit bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga sumber legitimasi kekuasaan. Raja yang dianggap sebagai perwujudan atau wakil dewa di bumi membutuhkan dukungan dari tokoh tokoh religius untuk mengokohkan wibawanya. Di sinilah para pendeta, mpu, dan pujangga memiliki posisi strategis, namun sekaligus rentan.
Ketika satu kelompok agama mendapat kepercayaan lebih besar, kelompok lain berisiko tersisih. Penyingkiran ini tidak selalu keras, sering kali berupa pengurangan wewenang, penghapusan hak istimewa, atau pengabaian terhadap tokoh tokoh tertentu dalam ritual resmi. Mereka yang terkena imbasnya menjadi korban yang tidak selalu tercatat, tetapi merasakan secara langsung perubahan status sosial dan spiritual.
Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena ini. Ia mungkin tidak diusir atau dihukum, tetapi merasakan bagaimana orientasi politik keagamaan di istana menggeser posisi kelompoknya. Dalam kondisi seperti itu, menulis karya besar menjadi satu satunya cara untuk menegaskan bahwa tradisi yang ia yakini pernah menjadi bagian penting dari jantung Majapahit.
“Korban terbesar dari konflik agama sering kali bukan mereka yang mati terbunuh, melainkan mereka yang perlahan dilupakan dan dihapus dari pusat kehidupan.”
Politik agama menciptakan hierarki baru di istana, dan setiap perubahan dalam hierarki itu menimbulkan gelombang kekecewaan yang merambat hingga ke kalangan intelektual. Mpu Prapanca berdiri di tengah gelombang itu, berusaha tetap setia kepada raja, namun tidak bisa menutup mata terhadap perubahan yang ia rasa mengkhianati keseimbangan yang dulu dijunjung tinggi.
Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit dalam Pilihan Bahasa dan Simbol
Salah satu cara untuk membaca Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit adalah melalui pilihan bahasa dan simbol dalam Negarakertagama. Sebagai pujangga terlatih, ia tidak menulis secara spontan, tetapi dengan kesadaran penuh akan makna setiap kata, struktur bait, dan rujukan simbolik yang ia gunakan.
Penekanan pada perjalanan suci, kunjungan ke tempat tempat pemujaan, dan penghormatan kepada tokoh tokoh tertentu dapat dilihat sebagai usaha untuk menegaskan kembali pentingnya tradisi yang ia pegang. Di sisi lain, keheningan terhadap beberapa tokoh atau lembaga yang pada masa sebelumnya mungkin berpengaruh, bisa ditafsirkan sebagai tanda perubahan yang tidak ingin ia komentari secara langsung.
Penggunaan metafora tentang keagungan, keseimbangan kosmis, dan keselarasan antara raja dan dunia spiritual juga dapat dimaknai sebagai harapan, bukan sekadar deskripsi. Dalam situasi di mana ia melihat ketidakseimbangan nyata, ia menulis seolah keseimbangan itu masih ada, mungkin sebagai bentuk doa atau sebagai pengingat halus kepada para pembaca di masa mendatang bahwa Majapahit ideal yang ia gambarkan bukan sepenuhnya identik dengan Majapahit yang ia alami.
Simbol simbol keagamaan yang ia pilih, seperti rujukan pada Buddha, Bodhisattwa, atau dewa dewa tertentu, juga merupakan penegasan posisi batinnya. Ia tidak menentang kelompok lain secara terbuka, tetapi mengukir ruang bagi tradisinya di tengah teks yang secara resmi ditujukan untuk memuliakan raja. Di sinilah tampak perpaduan antara kecerdasan sastra dan kegelisahan batin seorang pujangga yang merasa terdesak.
Antara Glorifikasi Kerajaan dan Realitas Konflik di Lapangan
Negarakertagama sering dianggap sebagai teks glorifikasi, menggambarkan Majapahit sebagai kerajaan yang luas, tertib, dan makmur. Namun, pembacaan kritis menunjukkan bahwa di balik glorifikasi itu terdapat celah celah yang mengisyaratkan adanya ketegangan dan konflik yang tidak diucapkan secara terang.
Di lapangan, daerah daerah taklukan Majapahit memiliki tradisi keagamaan yang beragam. Beberapa wilayah lebih kuat dengan tradisi lokal, sebagian lain telah dipengaruhi Islam, sementara di pusat kerajaan sendiri terjadi tarik menarik antara Hindu Siwa dan Buddha. Penyebutan daerah daerah, pejabat setempat, dan struktur keagamaan lokal dalam teks memberikan petunjuk bahwa stabilitas yang digambarkan mungkin lebih rapuh daripada yang diakui secara resmi.
Bagi Mpu Prapanca, menulis teks glorifikasi adalah tugas, tetapi ia tidak sepenuhnya bisa mengabaikan realitas. Dengan mencatat secara detail struktur keagamaan, perjalanan raja ke berbagai tempat suci, dan peran para pendeta, ia sekaligus menunjukkan betapa besar peran agama dalam menjaga atau justru mengguncang stabilitas kerajaan. Konflik agama tidak selalu meledak, tetapi selalu mengintai di balik perubahan patronase dan kebijakan.
Glorifikasi kerajaan dalam teks bisa dibaca sebagai wajah resmi Majapahit, sementara kekecewaan sang pujangga mengintip di antara baris baris yang tampak tunduk pada protokol istana. Pembaca modern yang peka dapat merasakan ketegangan ini, meski teksnya sendiri tampak sangat patuh pada garis resmi.
Mpu Prapanca sebagai Korban Konflik Agama yang Terselubung
Menyebut Mpu Prapanca sebagai korban konflik agama mungkin terasa berlebihan jika yang dibayangkan adalah korban dalam arti fisik. Namun, korban tidak selalu berarti mereka yang mengalami kekerasan langsung. Ada korban batin, korban intelektual, dan korban yang mengalami peminggiran simbolik. Di kategori inilah sosoknya dapat ditempatkan.
Ia adalah bagian dari kelompok religius yang posisinya tidak selalu menguat. Ia menyaksikan perubahan yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain. Ia terikat pada kewajiban untuk memuliakan raja, namun juga memiliki kebutuhan batin untuk setia pada tradisi spiritualnya. Tegangan antara dua kesetiaan ini melahirkan kekecewaan yang tidak bisa ia tumpahkan secara terbuka.
Konflik agama di Majapahit membuat banyak tokoh religius harus menyesuaikan diri, mengubah posisi, atau menerima bahwa pengaruh mereka berkurang. Mpu Prapanca mungkin tidak tersingkir secara total, tetapi cukup merasakan tekanan sehingga karya besarnya menjadi semacam monumen bagi tatanan keagamaan yang ia yakini ideal. Dalam arti ini, ia adalah korban yang memilih untuk melawan dengan cara yang paling ia kuasai yaitu menulis.
Melihatnya sebagai korban juga membantu kita memahami bahwa sejarah tidak hanya bergerak melalui raja, perang, dan perjanjian, tetapi juga melalui pergulatan batin para penulis, pendeta, dan pemikir yang hidup di sela sela perubahan besar. Mereka mungkin tidak tercatat sebagai tokoh politik utama, tetapi pengalaman mereka memberi warna pada teks teks yang kita baca hari ini.
Warisan Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit bagi Pembaca Kini
Membaca Kekecewaan Mpu Prapanca Majapahit hari ini bukan sekadar menggali masa lalu, tetapi juga bercermin pada situasi kontemporer. Konflik agama, perebutan pengaruh, dan peminggiran kelompok tertentu masih terjadi, meski dalam bentuk dan skala yang berbeda. Pengalaman seorang pujangga istana abad keempat belas tiba tiba terasa dekat ketika kita menyaksikan bagaimana agama digunakan untuk kepentingan politik di berbagai tempat.
Negarakertagama sebagai teks tetap menjadi sumber penting bagi sejarawan, filolog, dan pemerhati budaya. Namun, di balik fungsi akademis itu, terdapat lapisan emosional yang tidak boleh diabaikan. Mpu Prapanca bukan hanya penyalin fakta, tetapi juga manusia yang merasakan kehilangan, kecewa, dan harapan. Dengan menyadari lapisan ini, pembacaan kita terhadap karyanya menjadi lebih kaya dan lebih manusiawi.
Warisan kekecewaan ini juga mengingatkan bahwa toleransi tidak boleh hanya menjadi slogan. Majapahit yang sering dijadikan contoh harmonisasi agama ternyata menyimpan ketegangan yang nyata. Jika sebuah kerajaan sebesar itu saja tidak kebal dari konflik agama, maka masyarakat modern pun harus ekstra waspada agar tidak mengulangi pola yang sama, di mana agama dijadikan alat, dan para pemikir kritis menjadi korban yang perlahan dibungkam atau dilupakan.
Mpu Prapanca, dengan segala keterbatasannya, memilih untuk tetap menulis. Ia mungkin tidak bisa mencegah perubahan yang ia anggap menyakitkan, tetapi ia memastikan bahwa generasi setelahnya dapat membaca jejak kejayaan dan kegelisahan di zamannya. Di situlah kekuatan sejati seorang pujangga istana yang hidup di tengah konflik agama namun tetap setia pada pena dan nuraninya.
