Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bukan sekadar baris puitis dalam kitab kuno, melainkan rumusan politik kekuasaan yang sangat canggih pada zamannya. Di tangan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, semboyan ini menjelma menjadi jurus ampuh untuk meredam ketegangan agama, mengelola keberagaman keyakinan, dan menjaga stabilitas sebuah kerajaan yang wilayahnya membentang luas di Nusantara. Di tengah persinggungan Hindu Siwa, Buddha, tradisi lokal, dan kepercayaan rakyat di akar rumput, Majapahit menemukan formula yang membuat perbedaan tidak berubah menjadi peperangan.
Akar Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Majapahit di Kitab Sutasoma
Sebelum menjadi semboyan negara modern, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit lahir dalam suasana intelektual dan religius yang kuat di lingkungan keraton. Ungkapan ini termaktub dalam kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, pujangga besar Majapahit pada abad ke 14. Sutasoma bukan sekadar karya sastra, tetapi juga dokumen ideologis yang merekam upaya elite Majapahit mengelola perbedaan keyakinan di dalam istana dan di tengah masyarakat.
Dalam salah satu baitnya, Mpu Tantular menulis kalimat yang kemudian sangat terkenal
“Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”
yang secara garis besar sering dimaknai
“Berbeda beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua.”
Kalimat ini muncul dalam konteks hubungan antara Hindu Siwa dan Buddha. Pada masa itu, dua aliran besar ini memiliki pemujaan, ritual, dan pusat kekuatan yang bisa saja saling berkompetisi. Mpu Tantular melalui Sutasoma mengajukan gagasan berani bahwa Siwa dan Buddha pada hakikat terdalamnya bersumber pada kebenaran yang sama sehingga tidak perlu dipertentangkan.
Bagi kalangan istana, gagasan ini sangat penting. Majapahit adalah kerajaan yang bertumpu pada aliansi politik, sistem patronase, dan legitimasi spiritual. Jika konflik agama dibiarkan membesar, stabilitas pusat kekuasaan akan terganggu. Karena itu, kalimat Bhinneka Tunggal Ika menjadi pijakan ideologis untuk merumuskan cara pandang penguasa terhadap perbedaan agama di dalam kerajaan.
“Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit bukan slogan kosong, tetapi alat berpikir bagi penguasa untuk mengendalikan emosi kolektif dan meredam potensi perpecahan.”
Hayam Wuruk dan Gajah Mada Arsitek Politik Keragaman Majapahit
Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa sekitar 1350 sampai 1389 Masehi. Di bawahnya, Mahapatih Gajah Mada memainkan peran sentral sebagai arsitek politik, militer, dan administrasi. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika Majapahit, dua tokoh ini tidak hanya memerintah dengan pedang dan prajurit, tetapi juga dengan kebijakan yang cermat untuk mengelola keragaman.
Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang rajin melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Catatan dalam Negarakertagama karya Mpu Prapanca menggambarkan bagaimana sang raja mengunjungi tempat tempat suci Hindu dan Buddha, menghormati pendeta dari dua tradisi, dan memberikan hadiah atau anugerah kepada lembaga keagamaan. Pola ini menunjukkan bahwa istana secara sadar mempertahankan keseimbangan antara dua kekuatan spiritual besar.
Gajah Mada di sisi lain, sebagai mahapatih, harus memastikan bahwa stabilitas politik tidak terganggu oleh konflik internal, termasuk konflik agama. Sumpah Palapa yang terkenal menandai ambisi penyatuan wilayah, tetapi setelah wilayah meluas, tugas berikutnya adalah merawat keberagaman di dalamnya. Di sinilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi payung pikir yang sangat berguna.
Kedua tokoh ini memahami bahwa kekuatan Majapahit tidak hanya terletak pada luasnya wilayah, tetapi juga pada kemampuan menjaga kesetiaan para penguasa daerah dan kelompok kelompok keagamaan yang ada di dalamnya. Toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan bukan semata sikap moral, melainkan strategi kekuasaan yang realistis.
Siwa Buddha dan Perpaduan Keyakinan di Keraton Majapahit
Salah satu ciri khas pemikiran keagamaan Majapahit adalah munculnya konsep Siwa Buddha, yaitu perpaduan antara dua tradisi besar Hindu dan Buddha. Konsep ini bukan hanya istilah abstrak, tetapi tercermin dalam praktik keagamaan, arsitektur candi, hingga cara kerajaan memandang legitimasi spiritual raja.
Di beberapa candi peninggalan masa Majapahit, ditemukan arca arca yang mencerminkan sinkretisme antara ikonografi Hindu dan Buddha. Ada pula tokoh tokoh yang dipuja dengan dua cara pandang, misalnya sebagai dewa Hindu dan sebagai sosok Buddha. Hal ini mencerminkan bahwa perbedaan aliran tidak lagi dilihat sebagai garis pemisah yang kaku, tetapi sebagai spektrum keyakinan yang dapat saling melengkapi.
Dalam lingkungan keraton, para pendeta Siwa dan pendeta Buddha sama sama memiliki posisi penting. Mereka terlibat dalam ritual negara, penetapan hari hari suci, hingga penobatan raja. Kehadiran dua kelompok rohaniawan ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan legitimasi sang raja sebagai pemimpin yang berada di bawah perlindungan kekuatan adikodrati.
Konsep Siwa Buddha menjadi landasan teologis bagi Bhinneka Tunggal Ika Majapahit. Dengan menegaskan bahwa kebenaran tertinggi tidak terbelah dua, istana mendorong para penganut dua tradisi untuk melihat kesamaan, bukan perbedaan. Dalam situasi di mana perpecahan agama bisa menjadi pintu masuk pemberontakan, gagasan ini menjadi penyangga penting stabilitas politik.
Strategi Halus Kerajaan Meredam Konflik Agama
Konflik agama di masa Majapahit tentu tidak sepenuhnya lenyap. Persaingan pengaruh, perebutan sumber daya, dan perbedaan tafsir tetap ada. Namun, kerajaan mengembangkan serangkaian strategi halus untuk mencegah perselisihan ini berubah menjadi kerusuhan besar.
Pertama, kerajaan menerapkan pola patronase seimbang. Lembaga lembaga keagamaan dari berbagai aliran mendapatkan perlindungan, tanah perdikan, dan sumber daya dari istana. Dengan cara ini, tidak ada satu kelompok pun yang merasa dianakemaskan secara berlebihan. Keseimbangan patronase menjadi kunci agar ketegangan tidak memuncak.
Kedua, ritual negara dirancang inklusif. Perayaan besar kerajaan melibatkan unsur unsur Hindu dan Buddha secara bersamaan. Raja tampil sebagai sosok yang mengayomi semua keyakinan, bukan hanya milik satu kelompok saja. Representasi ini penting untuk menanamkan citra bahwa istana adalah rumah bersama.
Ketiga, wacana ideologis diproduksi melalui sastra dan kakawin. Di sinilah Bhinneka Tunggal Ika Majapahit memainkan peran. Karya karya seperti Sutasoma dan Negarakertagama tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan cara pandang tertentu kepada pembaca di lingkungan bangsawan dan rohaniawan. Melalui sastra, gagasan kesatuan dalam perbedaan ditanamkan secara halus dan elegan.
Keempat, hukum adat dan aturan kerajaan memberikan ruang bagi praktik keagamaan lokal. Di tingkat desa, kepercayaan tradisional dan pemujaan roh leluhur tetap berjalan berdampingan dengan Hindu dan Buddha. Kerajaan tidak memaksakan penyeragaman secara brutal, tetapi mengakomodasi variasi praktik selama tidak mengancam stabilitas kekuasaan.
“Majapahit menunjukkan bahwa toleransi bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan mengatur perbedaan agar tidak berubah menjadi senjata politik yang memecah belah.”
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dan Posisi Agama Lokal
Selain Hindu dan Buddha, Majapahit juga berhadapan dengan berbagai bentuk kepercayaan lokal yang kuat di kalangan rakyat. Pemujaan terhadap roh leluhur, dewa dewa lokal, dan kekuatan alam masih hidup dalam keseharian masyarakat. Bagi kerajaan, mengelola agama lokal sama pentingnya dengan mengelola dua tradisi besar di keraton.
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit tercermin dalam cara istana mengakui dan memanfaatkan kepercayaan lokal ini. Banyak penguasa daerah dan tokoh lokal yang memiliki otoritas spiritual di komunitasnya. Kerajaan tidak serta merta menghapus otoritas ini, melainkan mengintegrasikannya ke dalam struktur kekuasaan. Penguasa lokal yang punya wibawa spiritual sering dijadikan sekutu politik.
Di beberapa wilayah, candi atau tempat pemujaan lokal dipadukan dengan simbol simbol Hindu Buddha. Perpaduan ini menciptakan ruang ibadah yang bisa diterima berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, rakyat tidak merasa tercerabut dari akar tradisi mereka, sementara istana tetap memperoleh legitimasi sebagai pelindung semua bentuk keyakinan.
Pendekatan ini mengurangi potensi perlawanan berbasis agama lokal. Selama kerajaan menghormati dan memberikan ruang bagi ritual setempat, rakyat cenderung menerima dominasi Majapahit. Keragaman kepercayaan yang diakui secara resmi menjadi bantalan sosial yang mengurangi gesekan.
Peran Pujangga dan Kakawin Menyebarkan Gagasan Kebersatuan
Salah satu kekuatan besar Majapahit adalah tradisi intelektual dan sastra yang berkembang di lingkungan keraton. Pujangga seperti Mpu Tantular dan Mpu Prapanca tidak hanya menulis karya sastra, tetapi juga menyusun pandangan dunia yang menjadi rujukan bagi elite politik. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika Majapahit, karya sastra menjadi saluran penting penyebaran gagasan kebersatuan.
Kakawin Sutasoma memuat ajaran moral, kisah kepahlawanan, dan refleksi filosofis mengenai hakikat kebenaran dan perbedaan. Di dalamnya, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya baris tunggal yang terkenal, melainkan bagian dari bangunan pikir yang mengajak pembaca melihat bahwa konflik agama lahir dari ketidaktahuan akan kesatuan hakiki.
Negarakertagama, meski lebih bernuansa pujian terhadap raja, juga menggambarkan bagaimana Hayam Wuruk menghormati berbagai tempat suci dan tradisi. Pujangga dalam karya ini menampilkan raja sebagai sosok yang melampaui sekat sekat aliran. Gambaran seperti ini memperkuat legitimasi politik raja sebagai penguasa atas masyarakat yang beragam.
Melalui karya karya ini, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit tidak hanya hidup di ruang ritual, tetapi juga di ruang gagasan. Para bangsawan, rohaniawan, dan pejabat yang membaca atau mendengar pembacaan kakawin di istana menyerap pesan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang harus diterima.
Jejak Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dalam Arsitektur dan Seni
Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit juga dapat dilacak melalui jejak arsitektur dan seni yang tersebar di bekas wilayah kekuasaan kerajaan ini. Candi candi, relief, arca, dan artefak lain sering kali memadukan simbol simbol dari berbagai tradisi keagamaan.
Di beberapa situs, ditemukan candi yang memiliki elemen Hindu dan Buddha sekaligus, baik dalam tata ruang maupun dalam ikonografi. Kehadiran arca arca dewa Hindu berdampingan dengan figur Buddha menunjukkan bahwa ruang sakral pada masa itu tidak selalu dibatasi oleh garis pemisah yang tegas. Ruang ibadah bisa berfungsi sebagai titik temu berbagai aliran.
Seni relief juga kerap memuat kisah kisah dari berbagai sumber, termasuk epos Hindu, ajaran Buddha, dan cerita lokal. Campuran ini mencerminkan cara pandang yang inklusif terhadap warisan budaya dan keagamaan. Seni menjadi medium untuk merayakan keberagaman tanpa harus merumuskan batas yang kaku.
Jejak jejak fisik ini memperkuat kesan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bukan hanya konsep intelektual di dalam kitab, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk bangunan, patung, dan karya seni yang sehari hari dilihat dan digunakan masyarakat.
Politik Ekspansi dan Tantangan Mengelola Keragaman Wilayah
Keberhasilan ekspansi Majapahit di bawah Gajah Mada membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya keragaman agama dan budaya di dalam wilayah kekuasaan. Pulau pulau yang jauh, dengan tradisi dan keyakinan berbeda, masuk ke dalam orbit Majapahit. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga agar wilayah luas ini tidak tercerai berai oleh konflik internal.
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit menjadi prinsip yang membantu istana merumuskan sikap terhadap daerah daerah taklukan. Alih alih memaksakan penyeragaman agama, Majapahit cenderung mengizinkan penguasa lokal mempertahankan tradisi mereka selama tetap mengakui kedaulatan pusat dan memenuhi kewajiban politik serta ekonomi.
Dalam praktiknya, penguasa daerah diberi ruang untuk mengatur urusan internal, termasuk urusan keagamaan. Majapahit lebih menekankan loyalitas politik daripada keseragaman keyakinan. Pendekatan ini membuat kerajaan mampu mempertahankan jaringan kekuasaan yang luas tanpa harus terjebak dalam perang agama yang melelahkan.
Strategi ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika Majapahit yang menekankan kesatuan di atas perbedaan. Wilayah wilayah yang berbeda agama, bahasa, dan adat tetap bisa berada di bawah satu payung kekuasaan selama ada pengakuan terhadap otoritas pusat.
Pengaruh Bhinneka Tunggal Ika Majapahit pada Identitas Kebangsaan Modern
Berabad abad setelah keruntuhan Majapahit, kalimat Bhinneka Tunggal Ika kembali mengemuka ketika para pendiri bangsa merumuskan identitas Indonesia. Semboyan ini dipilih menjadi motto negara yang tercantum pada lambang Garuda Pancasila. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan bentuk pengakuan bahwa di masa lalu pernah ada kerajaan yang berhasil mengelola keberagaman dengan relatif damai.
Bhinneka Tunggal Ika Majapahit kemudian dibaca ulang dalam konteks baru sebagai dasar untuk menyatukan ratusan etnis, bahasa, dan agama di Indonesia. Meskipun konteks sosial politik sudah berubah, semangat yang diusung tetap serupa yaitu menjadikan perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan diatur, bukan dihapuskan.
Dalam wacana kebangsaan, Majapahit sering dijadikan rujukan historis untuk menunjukkan bahwa wilayah Nusantara pernah berada dalam satu kesatuan politik. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memperkuat narasi bahwa kesatuan tersebut dibangun di atas pengakuan terhadap keragaman, bukan pemaksaan keseragaman.
Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit tidak hanya penting bagi sejarah kerajaan, tetapi juga bagi pembentukan imajinasi kolektif bangsa modern. Semboyan ini menjembatani masa lalu dan masa kini dalam satu garis pemikiran mengenai cara hidup bersama di tengah perbedaan.
Kritik dan Batas Batas Toleransi di Masa Majapahit
Meskipun Bhinneka Tunggal Ika Majapahit sering dipuji sebagai contoh toleransi, perlu diakui bahwa praktik di lapangan tidak selalu ideal. Toleransi yang dijalankan kerajaan tetap berada dalam kerangka kekuasaan. Selama perbedaan agama tidak mengancam stabilitas politik, ia akan ditoleransi. Namun, jika dianggap mengganggu, kerajaan bisa saja mengambil tindakan keras.
Sumber sumber sejarah yang tersedia lebih banyak ditulis dari sudut pandang istana, sehingga menggambarkan situasi yang relatif harmonis. Sementara itu, suara kelompok kelompok kecil yang mungkin mengalami tekanan tidak banyak terekam. Hal ini membuat gambaran kita tentang toleransi di masa Majapahit tidak sepenuhnya utuh.
Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika Majapahit terutama mengatur hubungan antara Hindu Siwa dan Buddha, dua tradisi yang memiliki kedekatan filosofis dan kultural. Bagaimana posisi kelompok yang berada di luar dua tradisi besar ini, termasuk agama agama yang baru berkembang kemudian, tidak banyak tercatat. Di sini terlihat bahwa jangkauan toleransi pada masa itu juga memiliki batas.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan banyak kerajaan lain di kawasan yang kerap dilanda perang agama, Majapahit tetap menonjol karena upayanya merumuskan secara eksplisit prinsip kesatuan di tengah perbedaan. Keterbatasan historis tidak menghapus nilai penting yang terkandung dalam semboyan tersebut.
Pelajaran dari Bhinneka Tunggal Ika Majapahit bagi Zaman Sekarang
Membaca kembali sejarah Bhinneka Tunggal Ika Majapahit memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi masyarakat masa kini yang masih bergulat dengan isu intoleransi dan konflik agama. Pertama, sejarah menunjukkan bahwa keberagaman bukan hal baru di Nusantara. Sejak masa Majapahit, penguasa sudah dihadapkan pada realitas pluralitas keyakinan dan budaya.
Kedua, Majapahit mengajarkan bahwa pengelolaan perbedaan memerlukan kombinasi antara kebijakan politik, wacana ideologis, dan simbol simbol budaya. Semboyan saja tidak cukup tanpa diikuti praktik patronase yang seimbang, ritual inklusif, dan pengakuan terhadap tradisi lokal. Bhinneka Tunggal Ika Majapahit hidup karena ia dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya diucapkan.
Ketiga, toleransi yang berkelanjutan memerlukan kepemimpinan yang bersedia berdiri di atas semua kelompok, bukan menjadi bagian dari satu kelompok melawan yang lain. Figur seperti Hayam Wuruk digambarkan sebagai raja yang menghormati semua aliran besar di kerajaannya. Representasi ini menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap istana.
Keempat, karya sastra, seni, dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap perbedaan. Mpu Tantular dan para pujangga lain membantu menginternalisasikan gagasan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit melalui karya yang terus dibaca dan dikenang. Di era sekarang, peran ini bisa diambil oleh berbagai medium, dari buku hingga media digital.
Dengan menengok kembali bagaimana Majapahit meredam potensi konflik agama melalui semboyan dan kebijakan yang cermat, kita diingatkan bahwa hidup bersama dalam perbedaan membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kecerdikan politik yang tidak kalah rumit dibandingkan tantangan di masa lalu.
